Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi sebesar Rp 106,9 triliun atau berkurang sekitar Rp 1,1 triliun dari tahun ini. Sedangkan Kementerian PUPR mendapat alokasi sebesar Rp 106 triliun atau naik Rp 4,5 triliun dari tahun ini. Sementara itu, Polri mendapat jatah Rp 76,5 triliun atau turun sekitar Rp 7,5 triliun dari tahun ini.
Adapun, kementerian dengan kenaikan anggaran tertinggi yaitu Kementerian Keuangan yang meningkat Rp 4,9 triliun, diikuti Kementerian Sosial sebesar Rp 4,6 triliun, dan Kementerian PUPR sebesar Rp 4,5 triliun. Sementara itu, kementerian yang terpantau mengalami penurunan anggaran yaitu Polri sebesar Rp 7,5 triliun, Kementerian Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 2 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp 1,1 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, meski pemerintah menetapkan sektor unggulan, seperti pertanian, industri pengolahan, ataupun pariwisata bukan berarti anggarannya akan ditingkatkan. Melainkan bisa saja justru anggaran untuk infrastruktur pendukungnya yang dinaikkan. (Baca juga: Pemerintah Bidik 91,5 Persen Dana Investasi 2018 dari Luar APBN)
"Misalnya, pariwisata, justru yang dinaikkan anggarannya di Kementerian PUPR karena infrastruktur yang mendukung. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan saya akan katakan semua headline-nya sama tapi tidak tentu anggarannya di Anda semua. Apalagi, kalau programnya enggak jelas," ujar dia saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Jakarta, Selasa (11/4) kemarin.
Ia pun berpesan kepada setiap instansi untuk memaksimalkan anggarannya dan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar belanja barang tidak melebihi realisasi pada 2016. "Pada 2017-2018, belanja barang tidak boleh melebihi 2016. Kami akan mulai meng-enforce itu. Jadi K/L lihat lagi anggaran belanja barangnya, kalau melebihi siap-siap akan dikurangi," ujar dia.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar desain belanja berfokus untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (Baca lagi : Jokowi Perintahkan Lagi Penghematan Belanja Barang Pemerintah)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, anggaran untuk Kementerian PUPR tinggi karena memiliki beberapa program utama, seperti pengelolaan sumber daya air, jalan, pembinaan pemukiman, dan pengembangan perumahan. Begitu pula dengan Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan, fokus pada alat utama sistem senjata (alutsista), peralatan perang termasuk untuk pesawat tempur.
sumber : katadata