Satudarah Maluku Motorcycle Club (SatudarahMC), mendengar nama ini mungkin kita bakal berasumsi kalau geng motor satu ini berasal dari Indonesia. Kesannya mungkin begitu apalagi ketika merujuk nama, tapi Satudarah nyatanya berasal dari Eropa, lebih tepatnya Belanda. Dan sama seperti gangster lainnya, Satudarah juga sangat ditakuti. Di Eropa ada banyak gangster dengan pamor mentereng, tapi boleh dibilang Satudarah lah yang disegani di sana. Hal tersebut tak lain karena senioritas serta aksi-aksi brutal tanpa ampun yang jadi kebiasaan geng motor ini. Seperti namanya, geng motor ini diawali oleh orang-orang Ambon asal Belanda serta dua orang negeri tulip pada tahun 90an. Perkembangannya cukup cepat sampai akhirnya menjadi besar dan ditakuti seperti hari ini.
Masih soal geng Satudarah, berikut beberapa fakta darinya yang akan membuatmu merasa ngeri. Awal pendirian Satudarah MC Diambilnya nama Satudarah sebagai nama kelompok karena pendirinya mayoritas memiliki darah keturunan yang sama dari Indonesia (Ambon dan Suriname) dan juga mempunyai ketertarikan dalam dunia motor. Selain itu, nama Satudarah sendiri juga diambil dari istilah orang Maluku, yaitu “Katong satu dara” atau “Katong basudara” atau dalam artian Bahasa Indonesia adalah “Kita satu darah” atau “Kita bersaudara.”
Sedangkan logonya, yaitu dua kepala orang Indian yang berbeda warna dan menghadap berlawan arah memiliki artian keseragaman antar-sesama anggota namun tetap dalam satu kesatuan. Motto dari kelompok ini adalah “Black and Yellow Nation Worldwide.” Karena didirikan di Belanda, tentu saja basis terbesar dari geng motor satu ini ada di Negara Kincir Angin tersebut. Dalam progressnya di awal pendirian, Satudarah MC hanya memiliki sedikit anggota. Namun lama kelamaan, karena popularitasnya terus meningkat, maka jumlah anggota dari geng motor satu ini juga ikut naik. Cabang Satudarah MC di seluruh dunia Sampai sekarang ini, cabang dari gengmotor Satudarah MC ini sudah tersebar di berbagai negara di dunia, seperti di Australia (Brisbane, Adelaide, Sydney, Northern NSW), Belgia (District 9, Brabant, Limburg, Liege, Hainaut, Ardennes, Lakeside), Kanada (Toronto), Curacao, Jerman, Denmark, Prancis (Reunion, Riviera), Indonesia (Bali, Bogor, Depok, Maluku, Padang, Aceh, Jakarta), Malaysia (Kuala Lumpur, Victoria Isle), Maroko (Casa Blanca, Agadir), Belanda (Gouda, Hengelo, Apeldoorn, Tilburg, Beverwijk, Bergen op Zoom, Zwolle, Deventer, Amersfoort, Denbosch, Dordrecht, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam 28, Geleen, Zevenaar, Zaandam, Maghreb, Den Haag), Norwegia, Singapura, Spanyol (Sevilla), Suriname (Paramibo), Swedia (Malmo), Swiss (Azidi), Thailand dan Turki (Istanbul).
Sampai sekarang, sudah ada ribuan anggota dari Satudarah MC. Hanya saja khusus di Jerman, geng motor satu ini resmi dilarang berkembang karena dikhawatirkan berbahaya dan meresahkan masyarakat umum. Bahkan, beberapa penggrebekan secara serentak pernah dilakukan Pemerintah Jerman untuk membatasi sekaligus memangkas perkembangan Satudarah MC. Musuh Satudarah MC Tentu saja, karena setiap kelompok memiliki daerah kekuasan dan akan terus mengembangkan wilayah ‘jajahannya,’ maka salah satu rival terkuat dari Satudarah MC adalah gengmotor yang juga tak kalah terkenal di dunia, yaitu Hell’s Angel.
Di Belanda sendiri, Hell’s Angel sudah memiliki 17 wilayah yang mana beberapa di antaranya berdampingan dengan wilayah yang dikuasai Satudarah MC. Dikarenakan saling berebut popularitas, wilayah dan berlomba merebut anggota sebanyak-banyaknya, tidak jarang anggota Hell’s Angel dan Satudarah MC terlibat keributan. Tentang Satudarah, di satu sisi cukup bangga sih ketika mengetahui ada hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia kemudian mendunia. Tapi, di sisi lain tidak demikian mengingat gangster ini terkenal bukan karena hal-hal buruk. Kecuali jika Satudarah adalah gangster yang memberdayakan manusia atau melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang mendunia, baru kita bisa membanggakannya. sumber : boombastis
Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mengecam keras didirikannya patung Jenderal Perang Cina, Kwan Sing Tee Koen yang tingginya 30,4 meter yang berada di klenteng Kwan Sing Bio, Tuban Jawa Timur. Hal itu disampaikan Presiden Geprindo Bastian Simanjuntak melalui ketera gan pers yang diterima Swamedium.com, Sabtu (29/7). Menurut dia, pendirian patung tersebut lebih besar muatan politisnya daripada nilai-nilai keagamaannya. “Untuk apa bangun patung jendral perang cina di Tuban besar-besar. Untuk gagah-gagahan? Tolong diingat! Ini negara Indonesia, didirikan oleh bangsa Indonesia, dimiliki dan dikuasai oleh Bangsa Indonesia!,” tegas Bastian. Oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh ada bangsa lain yang merasa memiliki kuasa di republik ini dengan mendirikan patung jenderal perang dari sebangsanya. “Bangsa Indonesia tidak mengenal panglima perang yang bernama Sing Tee Koen, panglima perang bangsa indonesia adalah panglima besar Jenderal Sudirman,” tandas Bastian. “Saya mencurigai ada maksud lain dibalik pendirian patung sebesar itu, oleh karena itu sebaiknya Badan Intelijen Indonesia (BIN) harus turun tangan mengumpulkan informasi apa alasan sebenarnya dibalik pendirian patung sebesar itu!,” imbuh Bastian. Geprindo juga mendesak BIN untuk bisa mengungkap ada tidaknya aliran dana dari negara komunis Cina pada pembangunan patung itu. Geprindo meyakini, rakyat Indonesia sangat paham, negara Cina memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia. Bastian menyebut ada rencana menghidupkan kembali jalur sutra melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pengakuisisian tambang energi dan mineral, perkebunan, ada pembelian hunian oleh warga Cina di pulau reklamasi dan meikarta, ada proyek kereta api cepat, ada pencurian ikan, penyelundupan narkoba, kejahatan IT dan banjirnya produk-produk cina di pasar Indonesia Belum lagi, tambah Bastian, di Taman Mini telah dibangun patung laskar tionghoa, dan sekarang di Tuban dibangun patung jenderal perang cina. “Kedepan mau bangun patung apalagi? Saya khawatir jika hal ini dibiarkan terus menerus oleh pemerintah Indonesia, bangsa Cina semakin besar kepala dan tidak menghormati Bangsa Indonesia,” tukasnya. Untuk itu, Geprindo meminta Pemerintah harus segera bertindak dengan menerbitkan peraturan yang tidak memperbolehkan pembangunan simbol-simbol bangsa lain di Indonesia yang bisa menimbulkan rasa nasionalisme asing. Selain itu, Geprindo mengingatkan BIN, TNI, Polri jangan sampai kebobolan. Bastian mengatakan, jika di kota saja tidak bisa mendeteksi ancaman asing, bagaimana mencegah ancaman di pulau-pulau terluar? Padahal, Bastian melanjutkan, Panglima TNI berkali-kali berpidato tentang perang asimetris dan perang proxi. Namun, ia mempertanyakan, mengapa patung jenderal perang Cina setinggi 30 meter tidak dianggap sebagai ancaman kedaulatan. “Coba kita pikir, bolehkah kita mendirikan patung jenderal Sudirman setinggi 30 meter di Cina sana?,” tanya dia. Sebagai tindakan konkret, Geprindo akan mengirimkan surat kepada pengurus klenteng tersebut agar segera menurunkan patung raksasa tersebut. Sebab, Geprindo berpendapat, keberadaan patung sebesar itu bisa mengecilkan bahkan menghilangkan jasa para pahlawan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan maupun pra kemerdekaan. *** Petung Dewa Perang Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen yang berada di Klenteng Tuban tidak memiliki ijin resmi bangunan dari Pemkab Tuban. Sehingga petung yang telah meraih rekor Muri dengan ketinggian 30,4 meter terancam dibongkar karena masih ilegal. “Sejauh ini pendirian patung itu tidak ada ijin dari Pemkab Tuban, sehingga masih ilegal,” jelas H. Miyadi, Ketua DPRD Tuban, Senin, (31/7/2017). Patung dewan itu dibangun dengan biaya sekitar Rp 1,5 miliar dari salah satu donatur asal kota Surabaya. Dalam proses pendirian patung itu sempat dilarang oleh Pemkab Tuban dan dihentikan, tetapi pengurus Klenteng masih nekat meneruskan hingga ada peresmian patung. Kondisi seperti membuat dewan meradang, sehingga dalam waktu dekat anggota komisi A DPRD Tuban diagendakan akan melakukan kunjungan kerja di Klenteng Tuban. Hal itu untuk memastikan dokumen pendirian patung dewa itu. “Kita telah mengagendakan untuk Komisi A meninjau lokasi, karena sejauh ini ijin mendirikan patung belum ada,” jelas Ketua DPRD Tuban. Lebih lanjut, setelah nanti dilakukan kunjungan, hasil kunjungan kerja dewan akan disampaikan kepada eksekutif. Terkait Sanksi atas bangunan itu menunggu kebijakan dari pihak eksekutif. “Sanksi rekomendasi terkait berdirinya bangunan itu menunggu sikap dari Bupati, apakah nanti bangunan di robohkan atau yang lainnya. Itu menunggu kebijakan eksekutif,” tegas Ketua DPRD Tuban. Kekecewaan yang sama juga di sampaikan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Ia mengaku pernah melarang proses pembangunan patung dikarena belum melengkapi dokumen pendirian. “Dulu kita sempat melarang dan meminta proses bangunan itu dihentikan, tetapi masih diteruskan bangun oleh pengurus Klenteng. Kita akan memberikan sanksi tegas buat pengurus,” janji Wabub Tuban. Sementera itu, Ketua Klenteng Tuban, Gunawan Putra Wirawan, belum mau menjelaskan terkait dokumen pendirian patung dewa tersebut. Beberapa kali di konfirmasi, tetapi pengurus belum memberi jawaban secara resmi. Sebatas diketahui, patung tersebut mendapatkan rekor MURI sebagai patung terbesar se-Asia Tenggara. Patung itu, Senin (17/7/2017) lalu diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. sumber : halopantura dan swamedium
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan membahas soal konstelasi politik dalam pemilu presiden 2019. Sejumlah petinggi Gerindra dan Demokrat menyebut isu-isu politik terkini seperti UU Pemilu dan Pansus Angket KPK juga tak luput dari pembahasan. Mengenai pemilu presiden 2019, Demokrat-Gerindra diprediksi memiliki sejumlah opsi koalisi yang bisa ditempuh. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan Demokrat bisa kawin dengan Gerindra di Pilpres 2019 jika kursi mereka tak cukup untuk mengusung calon di Pilpres 2019, sesuai ambang batas pemilu presiden. "Demokrat kan juga punya keinginan untuk mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres tapi Demokrat harus menarik PAN. Tapi kursinya tetap tidak cukup, jadi harus dapat kursi lain lagi. Ini menunggu misalnya ada partai koalisi Jokowi yang membelot," ujar Arya kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (27/7). Jika tak bisa mengusung calon sendiri, maka Demokrat diprediksi akan bergabung dengan Gerindra-PKS dan merelakan AHY sebagai cawapres. "Kalau Demokrat tak berhasil menarik satu partai lagi, saya kira mereka akan berpikir realistis. Opsinya, mereka mendukung AHY menjadi RI-2," ujar Arya. Prabowo dan SBY "Bagi Demokrat, Pilpres 2019 ini adalah uji coba apakah AHY bisa memenangkan pertempuran. Tapi pertempuran sebenarnya bagi AHY adalah di 2024," ujarnya. Dengan skenario ini, kata Arya, Prabowo diyakini tidak akan keberatan memilih AHY sebagai cawapres. Namun, Gerindra tentunya punya pekerjaan rumah untuk memberikan kompensasi bagi PKS yang sudah berjalan sejak awal. Kompensasi yang diberikan, kata dia, bisa saja dengan memberikan lebih banyak calon kepala daerah kepada kader PKS. Skenario kedua bagi AHY, adalah jika Demokrat berhasil menggandeng PAN dan kemudian ada partai koalisi yang membelot seperti PPP atau PKB. Apalagi, PKB dan PPP memang punya sejarah dengan SBY. Jika perolehan kursi cukup, Arya memprediksi Demokrat akan nekat mengusung AHY sebagai capres. Menang atau kalah, kata dia, tidak akan jadi masalah bagi Demokrat. Sebab, pilpres 2019 akan dijadikan ajang uji coba dan kampanye untuk memasarkan AHY sebelum ia benar-benar bertarung di 2024. "Pertarungan sebenarnya itu 2024 bagi AHY, karena Jokowi sudah dua periode misalnya dan Prabowo juga pernah bilang hanya akan satu periode karena faktor usia," ujar Arya.
KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan hasil pertemuannya melalui konferensi pers bersama di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam. "Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu," ujar SBY. SBY mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi. "Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya," kata SBY. Inti dari segala hal yang didiskusikan, kata SBY, Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat. Menurut SBY bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat. SBY menyampaikan Demokrat dan Gerindra sepakat bekerja sama. Kerja sama tersebut menurutnya, tidak perlu dalam sebuah hal yang dinamakan koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik. "Kerja sama ini mencakup wilayah politik, dan juga gerakan moral," jelas SBY. SBY menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan segala aktivitas pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara. "Saya perlu sampaikan, sudah hampir sebulan saya puasa bicara di depan pers, meskipun saya tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini. Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas," kata SBY. Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan SBY dalam suasana yang prihatin. Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. "Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan," ujar Prabowo. Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut. "Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20% lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat," kata Prabowo. Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak. "Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo. Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi. "Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," jelas Prabowo. sumber : media-indonesia
